Perjalanan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah memasuki usia 74 tahun masih menyisahkan berbagai macam persoalan terhadap keadilan kesejahteraan bangsa. Perencanaan pembangunan jangka panjang yang menjadi grang design dalam memberikan keadilan bagi kesejahteraan bangsa semakin gencar ditingkatkan dengan tujuan mengurangi kondisi disparitas wilayah. Hal ini berangkat dari aspek keadilan sosial yang tertuang dalam dasar negara belum dirasakan dengan merata. Ketidakadilan spasial yang tidak sama dan sesuai dalam aspek setiap standar pemenuhan kebutuhan dasar wilayah memunculkan beragam persoalan yang muncul sebagai akibat disparitas wilayah atau disparitas spasial. Sehingga, melahirkan daerah tertinggal yang secara indikator baik ekonomi, sosial-budaya, dan infrastruktur yang masih minim, kemudian terdapat daerah dengan karakter tertentu sebagai salah satu bentuk secara fisiografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan sebuah entitas negara kepulauan (archipelagic state).
Daerah tertentu muncul sebagai daerah dengan karakter khas yang memiliki model dan bentuk penanganan yang khas baik secara aspek fisiografis, fisik, sosial-budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Namun, tantangan yang saat ini muncul belum secara utuh dan tetap terkait lokus daerah tertentu. Penentuan daerah tertentu merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam memberikan kepastian secara lokus
di mana dan seperti apa lokasi daerah tertentu. Penentuan tipologi daerah tertentu merupakan upaya dalam membangun basisdata terhadap daerah tertentu dengan melakukan klasifikasi dan membangun lokus yang menjadi kewenengan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Belum adanya penetapan status atau klasifikasi daerah tertentu secara jelas menjadi salah satu persoalan dalam melakukan pengelolaan kebijakan yang sesuai dan tepat di daerah terentu.